Articles by "LPPD"
Tampilkan postingan dengan label LPPD. Tampilkan semua postingan
Sosialisasi ini merupakan sosialisasi lanjutan dari sosialisasi yang telah dibuka secara resmi oleh Walikota Banjarmasin pada tanggal 12 Januari 2021, Peserta Sosialisasi ini adalah SKPD Pengempu SPM di Pemerintah Kota Banjarmasin beserta SKPD dan Instansi penunjang yang merupakan Tim dalam Penerapan SPM di Kota Banjarmasin
Tujuan dari Sosialisasi adalah untuk mendapatkan informasi terkait penyampaian Laporan Penerapan SPM baik secara manual maupun melalui Sistem Dirjen Bangda kementerian dalam negeri dan Sosialisasi Permendagari Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Narasumber yang dihadirkan merupakan Tim Penerapan SPM pada Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu dari Biro Pemerintahan dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
Semoga dengan diadakannya sosialisasi ini, dapat memaksimalkan kenerja SKPD pengempu SPM dalam melaksanakan Penerapan dan Pelaporan SPM pada tahun 2021 dan periode 2022 ini;
Dalam pemaparan narasumber pertama Bapak Fareza Baydr Ariffin dari Biro Pemerintahan Setdako Prov Kalsel, disebutkan bahwa SPM adalah hal mendasar yang utama harus dipenuhi suatu daerah, yang merupakan pelayanan untuk keperluan masyarakat, selanjutnya disampaikan bahwa Kota Banjarmasin belum maksimal dalam melaporakan Penerapan SPM di Kota Banjarmasin pada tahun 2021, Dalam Pemaparan narasumber kedua, Bapak Rahmad Maidiyanto Analis Perencanaan dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan terkait Integrasi Program dan Kegiatan SPM kedalam Dokumen Perencanaan di daerah berdasrakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Penerapan SPM,materi terlampir;
Dalam sesi tanya jawab dibahas dan diskusikan bersama beberapa hal yang merupakan pertanyaan dan masukan peserta sosialisasi, diantaranya :
Terkait target yang ada pada indikator urusan sosial, yang pada tahun 2021 ini tidak dapat memenuhi 100%, dalam tanggapannya Narasumber menyampaikan bahwa, target dan sasaran ditentukan oleh kementerian Pembina masing-masing, namun SKPD juga bisa menentukan dengan memenuhi tahapan proses penerapan SPM diantaranya pendataan kebutuhan dilapangan;
Dalam indikator penyebaran Informasi rawan bencana, apabila pembandingnya jumlah penduduk, maka hasil yang diperoleh adalah sangat kecil, karena kegiatan dalam pelaksanaan sosialisasi hanya bisa melibatkan sedikit peserta dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Banjarmasin yang cukup banyak. Tanggapan dari narasumber adalah, penyebaran informasi tidak hanya melalui Sosialisasi, tapi bisa dengan memamfaatkan media lain seperti Media masa, media sosial dan website, dengan begitu mengingat kota Banjarmasin yang tidak begitu luar, secara tidak langsung informasi rawan bencana bisa dikatakan diterima semua warga masyarakat;
Terkait dengan urusan Pendidikan, Perwakilan dari Tim Inspektorat Kota Banjarmasin menyoroti bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Reviu Inspektorat Kota Banjaramsin, selama ini dinas Pendidikan hanya focus pada segi penerima layanan, tapi mengabaikan Mutu Layanan,ditanggapi oleh dinas Pendidikan, hal tersebut memang benar dikarenakan kurang singkronnya data yang dimiliki dari pusat sendiri.
Rabu, 12 Januari 2022 Bertempat di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin, Pemko Banjarmasin Melalui Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin, menyelenggrakan Sosialisasi Penyusunan Dokumen EKPPD Tahun 2022 terhadap LKPj dan LPPD Pemko Banjarmasin Tahun 2021
Pada kesempatan imi Sosialisasi dibuka langsung oleh Walikota Banjarmasin Bapak H. Ibnu Sina
dan dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Kalimantan Selatan.
Sosialisasi ini dihadiri oleh Seluruh Pejabat Pemko beserta Tim Penyusun Dokumen EKPPD pada SKPD Masing-masing
dalam kegiatan ini juga turut diberikan penghargaan kepada Tim Penyusun EKPPD Tahun 2021 pada SKPd Dinas Kopumnaker, Dinas Lingkungan Hidup dan Barenlitbangda
untuk mengisi Sosialisasi, menghadirkan Narasumber dari Biro Pem dan Otda beserta Inspektorat Prov. Kalsel
Dalam Kesempatan ini juga Bagian Pemerintahan membagikan Surat Edaran Walikota Banjarmasin Nomor NOMOR : 130/ 019 -BAGPEM Tentang Permintaan Bahan Penyusunan Lkpj Walikota Banjarmasin Tahun Anggaran
2021, Lppd Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Dan Rlppd Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Ekppd Tahun Anggaran 2022
untuk download Template, Juknis serta Informasi lain terkait Penyusunan LKPj dan LPPD Pemko Banjarmasin tahun 2021 bisa melalui Link dibawah ini
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina membuka Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Banjarmasin, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (RLPPD) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di Pemerintah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2020 dalam rangka Evauasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerinah Daerah (EKPPD) tahun 2021, Selasa (12/01).
Dalam kegiatan ini H Ibnu Sina berharap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Banjarmasin tahun 2019 masih dalam proses di Pemerintahan Pusat terus meningkat peringkatnya secara nasional. “Kita berharap Kota Banjarmasin dapat terus meningkatkan peringkatnya secara nasional, ”ucapnya.
Kemudian guna terwujudnya penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Banjarmasin, Walikota Banjarmasin menginstruksikan kepada seluruh peserta yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah untuk dapat mengikut sosialisasi sampai selesai, dengan harapan setelah selesai ini semua SKPD dengan cepat membuat laporan dan secepatnya pula dikumpulkan ke sekretariat tim penyusun dokumen di Bagian Pemerintahan.
Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada SKPD dengan Tim Penyusun terbaik, dokumen LKPJ Walikota Banjarmasin dan LPPD tahun anggaran 2019 dalam rangka EKPPD tahun 2020 kepada, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Komunikasi Informatikan dan Statistik.
Sebelumnya juga telah didahului dengan penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Oleh Kepala Bagian Pemerintahan Bapak Drs. Dolly Syahbana, MM.
Setelah Pembukaan selesai dilanjutkan dengan Sosialisasi yang menghadirkan Narasumber dari Tim EKPPD Provinsi Kalimantan Selatan
1. Ibu Novi Heppiantie, ST dari Inspektorat Prov Kalimantan Selatan
2. Fareza Baydr Arifin, SE dari Biro Pemerintahan Prov. Kalsel dan
3. Ikhwan Noor Ikhsan dari Biro Pemerintahan Prov. Kalsel
Dengan elah diterimanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :120.04/6931/OTDA Tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemeribtahan Daerah Tahun 2020, disampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Banjarmasin Wajib Menyampaikan beberapa Laporan dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan kebetulan tahun ini merupakan 1 (Satu) periode / 5 tahun Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin (Ibnu Herman 2016-2021), adapun laporan yang harus disampaikan adalah sebagai Berikut :
1. Memory Akhir Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Periode 2016 sd 2021 Kepada Pejabat/Penjabat Walikota;
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin (LPPD) kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Sebagai Perwakilan Pemeribtah Pusat di Daerah;
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah (Walikota Banjarmasin) kepada DPRD Kota Banjarmasin;
4. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin (RLPPD) Kepada Masyarakat;
5. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kepada Kemernterian Dalam Negeri.
Dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban Pemerintah tersebut, Bagian Pemerintahan Selaku pelaksana kegiatan, membentuk Tim Penyusun yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok dengan Tugas dan Fungsi masing-masing dan diatur dalam sebuah Keputusan Walikota Banjarmasin
1. Tim Pembina
2.Tim Sekretariat Penyusun
3. Tim Penyusun SKPd
Pada Hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, telah dilaksanakan Rapat Tim Sekretariat Penyusun, dengan tujuan penyampaian informasi terkait Juknis penyusunan dokumen, mekanisme pembagian Tim dan jadwal penyusunan dokumen
Rapat berlangsung di Ruangan Rapat Sekdako Banjarmasin di Pimpin oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Drs. Dolly Syahbana, MM dan dihadiri oleh seluruh Tim Sekretariat penyusun.
SURAT EDARAN
NOMOR : 130/029 -BAGPEM/Setko/I/2020
TENTANG
PERMINTAAN BAHAN PENYUSUNAN
LKPJ WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2019, LPPD KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2019 DAN IKK LPPD KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2019
Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala
Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Maka berkenaan dengan hal tersebut
Pemerintah Kota Banjarmasin berkewajiban menyampaikan laporan sebagai berikut :
1. LPPD Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2019 yang disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
Kalimantan Selatan;
2. LKPJ Walikota Banjarmasin Akhir Tahun Anggaran 2019 yang
disampaikan kepada DPRD Kota Banjarmasin;
3. Lampiran LPPD Kota Banjarmasin/IKK
LPPD Tahun 2019 yang disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur Kalimantan Selatan dan
4.
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat.
Dalam rangka
melaksanakan amanah Undang-undang tersebut untuk mempersiapkan LKPJ, LPPD beserta
lampirannya (IKK) Tahun 2019 dan RLPPD dimaksud, maka kepada saudara (i) diminta untuk menyampaikan
bahan laporan dari satuan kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai
berikut :
1.
Penyusunan LPPD Tahun 2019,
agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan tetapi masih menggunakan
sebagian Indikator Kinerja Kunci (IKK) lama berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan IKK yang akan ditetapkan
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pengganti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009;
Bagian Pemerintahan
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Kesra & Masyarakat
Bagian Organisasi
Bagian Administrasi Pembangunan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Bagian Perekonomian dan SDA
Bagian Umum
Bagian Hukum
Sekretariat Dewan
PDAM Bandarmasih
PD IPAL
Badan Keuangan Daerah
Badan Kesbangpol
Barelitbangda
Badan PBD
Badan Kepegawaian Dan Diklat
Dinas PPKBPM
Dinas PM & PTSP
Dinas Perhubungan
Dinas Kominfotik
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas PUPR
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Dinas Koperasi, UM dan Naker
Dinas Sosial
DinasKepemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Kependudukan dan Capil
Dinas Ketahanan Pangan, Petanian dan Perikanan
Satuan Polisi Pamong Praja
Dinas Perpustakaan dan Arsip
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
Inspektorat
Kecamatan Banjarmasin Timur
Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kecamatan Banjarmasin Utara
Kecamatan Banjarmasin Barat
Kecamatan Banjarmasin Tengah
2. Seluruh elemen data kinerja tahun 2019 harus bersumber
dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tidak bersumber
dari Badan Pusat Statistik (BPS) kecuali data terkait Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB);
3. Disusun sebagaimana sistematika dan format terlampir, mohon
untuk tidak merubah penulisan, jangan merubah spasi, jangan merubah bentuk
huruf, jangan merubah numbering, hanya diperkankan update data program dan kegiatan
berserta relisasinya pada Tahun Anggaran 2019;
4. Laporan dibuat dalam bentuk narasi dan matrik sebagaimana
lampiran, yang disampaikan dalam bentuk print
out/cetakan dan soft copy (file);
5. Untuk SKPD yang memiliki/membawahi
UPTD, laporan dimaksud agar dikoordinir/dihimpun dalam 1 (satu) kesatuan
laporan SKPD yang bersangkutan;
6. Khusus untuk SKPD yang menangani beberapa Urusan Wajib
dan/atau Urusan Pilihan, agar dapat menyampaikan bahan perurusan (daftar SKPD terlampir
);
7. Kepada SKPD pengampu Urusan Wajib Standar Pelayanan
Minimal (SPM) agar menyampaikan Laporan SPM sesuai dengan Peraturan di Lembaga
Kementerian masing-masing dan berpedoman pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Untuk menjadi perhatian kita bersama, diharapkan laporan dari masing-masing SKPD dan
Perusda dapat disampaikan paling lambat hari Jumat, tanggal 7
Pebruari 2020 kepada Walikota Banjarmasin cq. Kepala Bagian Pemerintahan
Setda Kota Banjarmasin, dan untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Sekretariat Tim Penyusun di Bagian Pemerintahan atau melalui Contact Person
kepada Umar Hp. 085151325210 / WA 087815112626.
BANJARMASIN – Tiga SKPD lingkup Pemko Banjarmasin diberikan penghargaan oleh Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, karena dinilai tepat waktu dan lengkap dalam penyusunan dan penyampaian data dokumen tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2018.
SKPD tersebut terdiri dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Bagian Umum Setda Kota Banjarmasin, dan Kecamatan Banjarmasin Selatan.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menyatakan, di tahun 2016 lalu, secara nasional hasil LPPD secara Kota Banjarmasin masuk dalam urutan ke 40, kemudian pada tahun 2017 meningkat dengan menduduki urutan ke 38.
Untuk tahun 2018 ini, ia berharap, urutan LPPD Kota Banjarmasin bisa masuk dalam urutan 10 besar nasional. “Dalam tiga tahun kepemimpinan kami, banyak hal yang sudah kita kerjakan, dan banyak hal yang sudah kita raih, prestasi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat Internasional, oleh karena itu kita berharap tahun 2018 ini dan seterusnya bisa lebih meningkat lagi, bahkan mudah-mudahan masuk dalam 10 besar nasional,” ujarnya, saat memberikan arahannya dalam kegiatan rapat penyampaian laporan sekretariat tim penyusun dokumen LKPj tahun 2018 dan LPPD tahun 2018, dalam rangka EKPPD 2019 Pemko Banjarmasin, dan penyerahan dokumen laporan dan penyerahan piagam penghargaan kepada tim penyusun terbaik SKPD, Jumat (31/05).
Dijelaskannya, penyusunan LPPD merupakan salah satu fase penting dalam siklus mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terlebih, terangnya, LPPD merupakan dasar evaluasi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pemerintah daerah, sekaligus sebagai bahan pembinaan lebih lanjut, artinya bagus tidaknya hasil dari evaluasi tersebut adalah berdasarkan laporan kinerja dari SKPD. “Mari kita terus tingkatkan kinerja dengan spirit Banjarmasin Bisa, Banjarmasin Baiman, Banjarmasin Barasih wan Nyaman,” katanya.
Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Kota Banjarmasin Dolly Syahbana dalam laporannya mengatakan, evaluasi LPPD akan dilakukan oleh tim evaluasi daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari, BPKP Perwakilan Kalsel, Inspektorat Provinsi Kalsel, Bappeda Provinsi Kalsel dan Biro Pemerintahan Provinsi Kalsel. “Berdasarkan informasi yang kami terima evaluasi itu akan dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan Juni atau minggu pertama bulan Juli tahun 2019,” ucapnya.
Proses selanjutnya, katanya lagi, akan dilaksanakan evaluasi oleh tim pusat dan Kemendagri untuk selanjutnya dilakukan secara regional maupun nasional melalui surat keputusan Mendagri.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah, Sekda Kota Banjarmasin H Hamli Kursani dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemko Banjarmasin.(humpro-bjm)
Berdasarkan ketentuan pasal 69 Undang-undang Nomor 32
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib
menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (RLPPD). Maka berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Banjarmasin
berkewajiban menyampaikan Laporan sebagai berikut :
- LPPD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan
- LKPJ Walikota Banjarmasin Akhir Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan kepada DPRD Kota Banjarmasin (format bisa di Download pada Website Bagian Pemerintahan);
- Lampiran LPPD Kota Banjarmasin/IKK LPPD Tahun 2018 yang disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan dan
- Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Publik.
Dalam rangka
melaksanakan amanah Undang-undang tersebut untuk mempersiapkan LKPJ, LPPD beserta
lampirannya (IKK) Tahun 2018 dan RLPPD dimaksud, maka kepada saudara (i) diminta untuk menyampaikan bahan
laporan dari satuan kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Penyusunan LPPD Tahun 2018 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- Seluruh elemen data kinerja tahun 2018 harus bersumber dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tidak bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) kecuali data terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- Disusun sebagaimana sistematika dan format terlampir, mohon untuk tidak merubah penulisan, jangan merubah sepasi, jangan merubah bentuk huruf, jangan merubah numbering, hanya diperkankan Update Data Program dan Kegiatan berserta relisasinya pada Tahun Anggaran 2018;
- Laporan dibuat dalam bentuk narasi dan matrik sebagaimana lampiran, yang disampaikan dalam bentuk print out/cetakan dan Soft Copy (File);
- Untuk SKPD yang memiliki/membawahi UPTD, laporan dimaksud agar dikoordinir/dihimpun dalam 1 (satu) kesatuan laporan SKPD yang bersangkutan;
- Khusus untuk SKPD yang menangani beberapa Urusan Wajib dan/atau Urusan Pilihan, agar dapat menyampaikan bahan perurusan;
- Untuk seluruh SKPD dan Perusda agar bisa menyampaikan Surat Penunjukan satu orang Pejabat Penanggung Jawab dan satu orang staf penyusun LPPD, LKPJ dan IKK LPPD pada instansi masing-masing, dilengkapi dengan Kontak Person dan data jabatan ke Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin.
Untuk menjadi perhatian kita bersama, diharapkan laporan dari masing-masing SKPD dan
Perusda dapat disampaikan paling lambat hari Rabu, tanggal 31 Januari 2019 kepada
Walikota Banjarmasin cq. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Banjarmasin, dan
untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Tim Penyusun di
Bagian Pemerintahan atau melalui Contact Person kepada Irwan Haderiani Hp.
085257065018.
Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Berikut adalah Link Donwload untuk masing masing SKPD
| 1 | Bagian Pemerintahan | DOWNLOAD |
| 2 | Bagian Layanan Pengadaan | DOWNLOAD |
| 3 | Bagian Kesra & Masyarakat | DOWNLOAD |
| 4 | Bagian Organisasi | DOWNLOAD |
| 5 | Bagian Pembangunan | DOWNLOAD |
| 6 | Bagian Humas dan Protokol | DOWNLOAD |
| 7 | Bagian Ekonomi | DOWNLOAD |
| 8 | Bagian Umum | DOWNLOAD |
| 9 | Bagian Hukum | DOWNLOAD |
| 10 | Sekretariat Dewan (DPRD) | DOWNLOAD |
| 11 | PDAM Bandarmasih | DOWNLOAD |
| 12 | PD IPAL | DOWNLOAD |
| 13 | Badan Keuangan Daerah | DOWNLOAD |
| 14 | Badan Kesbangpol | DOWNLOAD |
| 15 | Barelitbangda | DOWNLOAD |
| 16 | Badan PBD | DOWNLOAD |
| 17 | Badan Kepegawaian Dan Diklat | DOWNLOAD |
| 18 | Sekretariat KPUD | DOWNLOAD |
| 19 | Dinas PPKBPM | DOWNLOAD |
| 20 | Dinas PM & PTSP | DOWNLOAD |
| 21 | Dinas Perhubungan | DOWNLOAD |
| 22 | Dinas Kominfotik | DOWNLOAD |
| 23 | Dinas Lingkungan Hidup | DOWNLOAD |
| 24 | Dinas PUPR | DOWNLOAD |
| 25 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | DOWNLOAD |
| 26 | Dinas Koperasi, UM dan Naker | DOWNLOAD |
| 27 | Dinas Sosial | DOWNLOAD |
| 28 | Dinas Kepemuda dan Olahraga | DOWNLOAD |
| 29 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | DOWNLOAD |
| 30 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | DOWNLOAD |
| 31 | Dinas Pendidikan | DOWNLOAD |
| 32 | Dinas Kesehatan | DOWNLOAD |
| 33 | Dinas Kependudukan dan Capil | DOWNLOAD |
| 34 | Dinas Ketahanan Pangan, Petanian dan Perikanan | DOWNLOAD |
| 35 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja | DOWNLOAD |
| 36 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | DOWNLOAD |
| 37 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA | DOWNLOAD |
| 38 | Inspektorat | DOWNLOAD |
| 39 | Kecamatan Banjarmasin Timur | DOWNLOAD |
| 40 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | DOWNLOAD |
| 41 | Kecamatan Banjarmasin Utara | DOWNLOAD |
| 42 | Kecamatan Banjarmasin Barat | DOWNLOAD |
| 43 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | DOWNLOAD |
| 44 | BPS | DOWNLOAD |
Untuk Pertanyaan atau informasi lebih lanjut silahkan Hubungi Bagian Pemerintahan
Pada tanggal 12 Juli 2018 bertempat diruang Aula Barenlitbangda Kota Banjarmasin telah dilaksanakan penyambutan Tim Daerah (Timda) Provinsi Kalimantan Selatan untuk EKPPD Tahun 2018 dalam rangka LPPD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2017;
disampaikan bahwa tujuan dari Timda tersebut adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah di Kota Banjarmasin melalui Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018;
adapun tim yang akan melakukan Evaluasi di Kota Banjarmasin sebagai berikut :
|
No
|
Nama
|
Jabatan dalam Tim
|
Asal Instansi
|
|
1
|
Salamat Simanullang
|
Penanggung Jawab
|
BPKP Kalsel
|
|
2
|
Achmad Sujalma
|
Koordinator / Dalnis
|
BPKP Kalsel
|
|
3
|
Rochman Sunarya
|
Ketua Tim
|
BPKP Kalsel
|
|
4
|
Aldhiilia Melani Rahayu
|
Anggota
|
BPKP Kalsel
|
|
5
|
Fareza Baydr Arifin, SE
|
Anggota
|
Bappeda Prov. Kalsel
|
|
6
|
Putri Arindra Midhowati
|
Anggota
|
BPKP Kalsel
|
|
7
|
Novie Heppiantie, S.T.
|
Anggota
|
Inspektorat Prov. Kalsel
|
beberapa hal yang disampaikan oleh Timda adalah sebagai berikut :
MAKSUD DAN TUJUAN EKPPD
- Utk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan Pemda dlm memanfaatkan hak yg diperoleh daerah dgn capaian keluaran dan hasil yang telah direncaakan;
- Utk membandingkan tingkat capaian kinerja antar satu daerah dgn daerah lainnya dlm wilayah provinsi & nasional;
- Sbg umpan balik dan rekomendasi bagi daerah utk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemda;
- Sbg dsr Pemerintah memberikan penganugerahan kepada Pemda yg dinilai berkinerja tertinggi hasil EKPPD thdp LPPD;
- Sbg dsr Pemerintah melakukan pembinaan dlm rangka peningkatan kapasda, sbgmn Perpres No. 59 Tahun 2012 ttg Kerangka Nasional Pengembangan Kapasda.
RUANG LINGKUP EKPPD
- Ruang lingkup EKPPD, meliputi Pemprov, Pemkab dan Pemkot yg sdh berusia di atas 3 tahun (KDH definitif).
- Evaluasi Dilakukan thdp LPPD Prov, Kab dan Kota (disampaikan paling lambat 3 bulan setelah T.A berakhir)
- Tataran Pengambil Kebijakan (KDH dan DPRD)
- Tataran Pelaksana Kebijakan (SKPD)
- Menggunakan Sistem Pengukuran Kinerja.
SUMBER INFORMASI EKPPD (Psl 16 PP 6/2008 ttg P-EPPD)
- Sumber informasi utama yg digunakan dlm melakukan EKPPD adalah LPPD.
- Informasi lainnya dpt menggunakan sumber informasi pelengkap yg berupa:
- Lap. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Informasi keuangan daerah;
- Lap. kinerja instansi pemerintah daerah;
- Lap. hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemda;
- Lap. hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemda;
- Lap. KDH atas permintaan khusus;
- Rekomendasi/Tanggapan DPRD thdp LKPJ kepala daerah;
- Laporan yang berkaitan dgn penyelenggaraan Pemda yg berasal dari lembaga independen;
- Tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD; dan
- Laporan dan/atau informasi lain yg akurat dan jelas penanggungjawabnya.
Langganan:
Postingan (Atom)