Rakerwil Ke VII Apeksi Regional Kalimantan Tahun 2019

Rapat Kerja ke-VI Komwil V Apeksi Regional Kalimantan Tahun 2018 telah dilaksanakan di Kota Bontang pada :
Hari : Rabu s/d Jumat
Tanggal : 20 s/d 22 Maret 2019
Tempat : Hotel Novotel Kota Banjarbaru
Tema : “Menjaga Stabilitas Politik Menuju Pemilu Damai dan Bermartabat”.

Peserta rapat kerja diikuti oleh 9 (Sembilan) Pemerintah Kota (Walikota beserta isteri dan Perangkat daerah terkait) anggota Komisariat Wilayah V APEKSI Regional Kalimantan;
Walikota Banjarmasin beserta beserta rombongan menghadiri Rapat Kerja ke-VII Apeksi Komwil V Regional Kalimantan Tahun 2019 yang telah dilaksanakan di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda kegiatan sebagai berikut :
a. Rabu, 20 Maret 2019
Pukul 20.00 Wita s/d Selesai dilaksanakan Wellcome Dinner bersama Walikota Banjarbaru, Pejabat beserta seluruh tamu VVIP di Lapangan Murjani Kota Banjarbaru;

b. Kamis, 21 Maret 2019
1) Pukul 06.30 – 08.00 Wita
Penanaman Pohon di Kebun Raya Banua Kota Banjarbaru

2) Pukul 09.00 - 11.00 Wita Persiapan Raker dan Pembukaan Raker;
a) Persembahan kesenian;
b) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
c) Menyanyikan Mars Apeksi;
d) Menyanyikan Mars Banjarbaru;
e) Pembacaan do’a;
a. Sambutan Walikota Banjarmasin;
b. Sambutan Ketua Komwil V APEKSI;
c. Sambutan Ketua Dewan Pengurus APEKSI;
d. Sambutan Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus membuka acara Raker;
e. Penutup.

3) Pukul 12.00 – 13.00 Wita Coffee Break
4) Pukul 13.00 – 16.30 Wita Diskusi Panel;
a) Pemaparan dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
b) Pemaparan dari Andra Matin;
c) Diskusi dan Tanya Jawab;
d) Perumusan Rekomendasi;

c. Jumat, 30 Nopember 2018
Pukul 07.00 Walikota peserta Raker kembali ke Kota Masing-masing;

Adapun Rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakerwil ke-VII Apeksi Regional Kalimantan di Kota Banjarbaru tanggal 20 s/d 22 Maret 2019 dengan Tema “Menjaga Stabilitas Politik Menuju Pemilu Damai dan Bermartabat” adalah sebagai berikut :
a. Rekomendasi berkaitan Tema Raker ke-VII KOMWIL V Regional Kalimantan
1) Mendukung dan menjamin pelaksanaan Pemilu Damai dan Bermartabat tanggal17 April 2019 dengan menjaga stabilitas politik, peningkatan partisipasi aktif masyarakat serta netralitas Aparatur Sipil Negara.
2) Menjadikan ajang Pemilu Damai dan Bermartabat tanggal 17 April 2019 sebagai upaya pencerdasan politik masyarakat, melalui :
- Perilaku politik yang santun dan beradab;
- Penyampaian konten politik yang bebas unsur fitnah dan SARA;
- Pencegahan penyebaran berita bohong (Hoax).
3) Peningkatan kesiapsiagaan, komunikasi dan sinergisitas antara elemen penyelenggara pemilu, unsur TNI/Polri, Satpol PP, tokoh masyarakat/agama.
4) Agar pendelegasian urusan pemerintahan umum kepada daerah disertai dengan pendanaan yang jelas  sebagaimana pola pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK).
5) Peningkatan sosialisasi Pemilu Damai oleh penyelenggara Pemilu.
6) Peningkatan peran Pemerintah Daerah sebagai pembina dan pemberdayaan sosial politik melalui pemberian dorongan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kehidupan politik masyarakat yang baik.

b.   Rekomendasi Umum Tema Raker ke-VII KOMWIL V Regional Kalimantan
1) Meminta pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji dan tunjangan lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2) Mendorong perbaikan sistem penerimaan CPNS, melalui upaya
a) pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan riil pemerintah daerah, bukan semata-mata berdasarkan kebijakan pusat/nasional.
b) mempertimbangkan/mengutamakan pemenuhan kebutuhan CPNS sesuai formasi yang tersedia daripada mengutamakan faktor passing grade.
3) Dalam penerimaan PPPK dan penggajiannya agar pembiayaannya tetap dibebankan pada struktur APBN.
4) Mendorong pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian terhadap interval kenaikan gaji berkala terkait dengan adanya penambahan batas usia pensiun PNS (dari 56 tahun menjadi 58 tahun atau 58 tahun menjadi 60 tahun) dan besaran kenaikan gaji berkala yang signifikan.
5) Mendorong kepastian status kelembagaan KORPRI sebagai Lembaga Kedinasan.
6) Penyempurnaan regulasi operasional terkait kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan berupa Dana Kelurahan.

Rekomendasi ini desahkan pada tanggal 21 Maret 2019 dan disetujui oleh semua Pemerintah Kota Komwil V yang berhadir dan ditandatangani oleh masing-masing Walikota atau yang mewakili.