Walikota Banjarmasin beserta beserta
rombongan menghadiri Rapat Kerja ke-VI Apeksi Komwil V Regional Kalimantan Tahun 2018 yang
telah dilaksanakan di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda kegiatan sebagai berikut :
a.
Rabu, 28 Nopember 2018
1) Rombongan Pemerintah Kota Banjarmasin berangkat dari
Kota Banjarmasin menuju Kota Bontang;
2) Pukul 18.30 Wita s/d Selesai dilaksanakan makan malam
bersama Walikota Bontang, Pejabat beserta seluruh tamu VVIP di kediaman
Walikota Bontang;
3) Pukul 19.30 Wita s/d Selesai Seluruh Tamu VVIP mengikuti
Bontang City Carnival di panggung utama depan Ramayana Kota Bontang;
b.
Kamis, 29 Nopember 2018
1) Pukul 06.20 – 06.35 Wita
Mengikuti Kegiatan Kuliner Nusantara dilanjutkan
dengan Gowes bersama yang diikuti oleh seluruh Pemerintah Kota peserta Raker;
2) Pukul 08.35 - 12.00 Wita Persiapan Raker dan Pembukaan Raker;
a) Persembahan kesenian;
b)
Menyanyikan Lagu Indonesia
Raya;
c)
Pembacaan
do’a;
a.
Sambutan Walikota Bontang;
b.
Sambutan Ketua Komwil V APEKSI;
c.
Sambutan Ketua Dewan Pengurus APEKSI;
d.
Sambutan Gubernur Kalimantan Timur sekaligus membuka
acara Raker;
e.
Menyanyikan
Mars Apeksi;
f.
Penutup.
3) Pukul 12.00 – 13.00 Wita Coffee Break
4) Pukul 13.00 – 16.30 Wita Diskusi Panel;
a) Pemaparan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia;
b) Pemaparan dari Pemerintah Kota Bontang;
c) Diskusi dan Tanya Jawab;
d) Perumusan Rekomendasi;
5) Pukul 19.30 - 20.00 Wita Farewell Party dengan rangkaian :
a) Makan Malam bersama;
b) Pembukaan;
c) Pembacaan Doa;
d) Sambutan Walikota Bontang;
e) Penyerahan Cindera mata;
f) Foto bersama;
g) Hiburan;
h) Selesai.
c.
Jumat, 30 Nopember 2018
1) Pukul 07.00 Walikota peserta Raker kembali ke Bandar
Udara di Kota Balikpapan dengan Pesawat yang disediakan oleh Panitia;
2) Peserta Pendamping dapat mengikuti pertandingan
Eksebisi yang diadakan panitia atau Chek Out dari Hotel dan kembali ke Kota masing-masing.
Walikota Bontang ibu dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG dalam
sambutannya menyapa para peserta yang hadir.
Ia berharap peserta bisa mendapatkan kesan baik selama berada di
Bontang. Tak hanya itu, kehadiran
peserta diharapkan dapat menambah pendapatan daerah;
Kota Bontang mempunyai smart center, UMKM dari
perusahaan PT Badak, PKT dan Indominco, Bontang Kuala dan lainnya;
Meskipun ada UU Nomor 23 tahun 2004, tapi Pemko
Bontang tetap bersemangat mengelola kepariwisataan. “Kita tetap berkomitmen
agar pariwisata yang ada di kota ini bisa betul-betul menghasilkan ekonomi di
kota bontang;
Dengan adanya pertemuan APEKSI ini, semua permasalah
kota-kota di Indonesia bisa dibahas kemudian dibuatkan rekomendasi untuk dibawa
ke tingkat pusat agar bisa menjadi perhatian pemerintah pusat
Sebagai pengurus Apeksi Pusat, dr. Hj. Neni Moerniaeni,
Sp.OG bersama Wali kota lainnya telah berhasil memperjuangkan permintaan
bantuan dana ke presiden untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan
perekonomian kelurahan sebelum mengakhiri sambutannya beliau berharap rakerwil
ini akan membuahkan hasil yang baik demi kesejahteraan masyarakat;
Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan H. Ibnu Sina
dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Rakerwil yang dilaksanakan para pengurus
APEKSI Regional V Kalimantan ini menandakan adanya kesadaran bersama, bahwa
kota-kota dan kabupaten serta daerah di Kalimantan sudah memiliki kesamaan visi
tentang memandang Pulau Kalimantan sebagai sebuah entitas pembangunan yang
tidak bisa dipisahkan. “Kami berharap dalam kesempatan Rakerwil yang akan
datang, kita juga bisa menindaklanjuti dalam bentuk kerja sama antar daerah;
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Banjarmasin juga
menyatakan kekaguman atas pelaksanaan kegiatan Bontang City Carnival. Kesempatan-kesempatan
seperti itu mudah-mudahan menjadi inspirasi;
Pembukaan Rapat Kerja Wilayah ke VI Komwil V APEKSI
Regional Kalimantan Tahun 2018 dibuka resmi oleh Gubernur Kalimantan Timur Bapak
DR. IR. H. Isran Noor, M.SI;
Dalam Sambutannya Gubernur Kalimantan Timur
menyampaikan bahwa APEKSI merupakan sebuah perhimpunan nonformal sekaligus
sebagai mitra pemerintah, mitra daerah dan pusat untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan kemasyarakatanyang ada di dalam kota. “Jadi ada
kegiatan-kegiatan yang dianggap penting yang diurusi oleh perkumpulan ini,
organisasi ini, yang bisa dipecahkan bersama-sama, dan ini bukan organisasi
politik dan juga LSM. Dan persoalan pembinaan memang menjadi masalah dan
akhir-akhir ini memang cukup membuat permasalahan di dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan baik dikota maupun kabupaten;
Contohnya beberapa regulasi tentang pelayanan publik
yang awalnya memudahkan masyarakat, tapi setelah direvisi malah terkesan mempersulit
masyarakat seperti UU nomor 23 tahun 2014, akibatnya pemerintah daerah pun
seperti kehilangan kewibawaannya lantaran banyak masyarakat tidak bersedia
mengurusi izin usahanya. “Masalah perizinan tambang contohnya, itu ditarik ke
provinsi. Bayangkan orang jauh-jauh pedalaman ngurusnya diprovinsi, padahal
yang melaksanakan itu adalah petani, masyarakat biasa, kemudian datang ke
provinsi, waktunya pengurusannya lama biaya mahal, dan belum tentu keluar izin
hari itu, ini juga akibatnya UU nomor 23 2014;
Dalam paparan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Area
IV dari Kementerian Pariwisata Eddy Susilo menyebutkan core economy Indonesia
adalah pariwisata dan sudah diformat diformat sebagai prioritas nasional,
selain infrastruktur, energi, pangan, dan maritime;
Diumumkan oleh WTTC bahwa Indonesia merupakan negara
dengan pertumbuhan pariwisata tertinggi nomor sembilan di dunia, dan Nomor 1 di
Asia, Pertumbuhan pariwisata Indonesia Januari-Desember 2017 mencapai 22
persen. Angka pertumbuhan ini di atas rata-rata pertumbuhan wisatawan dunia
sebesar 6,4 persen, dan pertumbuhan wisatawan di ASEAN sebesar 7 persen;
Disampaikan bahwa negara tetangga seperti Vietnam
tumbuh lebih baik, yakni sebesar 29 persen. Alasannya, salah satunya adalah
karena Vietnam melakukan banyak deregulasi, Di sisi lain, pertumbuhan
pariwisata Indonesia jauh lebih tinggi dari Malaysia yang tumbuh hanya 4
persen, Singapura 5,8 persen dan Thailand 8,7 persen;
Sejak pemerintahan Jokowi-JK, Arief menegaskan bahwa
pariwisata dapat menjadi sektor penghasil devisa terbesar, bahkan kini menjadi
penyumbang devisa nasional keempat terbesar setelah kelapa sawit (CPO), minyak
dan gas bumi serta pertambangan (batu bara)
Adapun Rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakerwil ke-VI
Apeksi Regional Kalimantan di Kota Bontang tanggal 28 s/d 30 Nopember 2018
dengan Tema “Inovasi Pelayanan Publik untuk Kesejanteraan Masyarakat” adalah
sebagai berikut :
Dalam rangka menghadapi tantangan tata kelola Penyelengaraan
Pemerintahan, Meningkatkan Apresiasi Masyarakat dalam layanan Publik dan
Peningkatan Daya saing dalam pembangunan Ekonomi, maka para walikota berkomitmen
untuk :
1. Meningkatkan Peran Kepemimpinan Kepala Daerah sebagai
bentuk Komitmen dalam mendorong pengarustamaan Inovasi Daerah dan Menumbuhkan
Budaya Kerja yang inovatif untuk mendorong Birokrasi dalam menemukan dan menerapkan
Ide-ide kreatif dalam menjawab tantangan yang ada dalam melaksanakan peneyelengaraan
pemerintahan daerah;
2. Menindaklanjuti dengan regulasi daerah (Perwali) agar
daerah mempunyai inovasi berkelanjutan, serta menyiapkan roadmap arah kebijakan
pembangunan daerah yang akan mendukung pencapaian kinerja daerah;
3. Mengembangkan mekanisme kolaboratif (Sinergitas) antar
sektor baik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Perguruan
Tinggi dan Semua Steakholder lainnya sehingga pelaksanaan pembangunan inovasi
dapat terlaksana dengan baik dan partisipasi public meningkat dalam mengisi
otonomi daerah;
4. Mendorong kerjasama disegala sektor antar kota di
Kalimantan atau kota lainnya melalui Kolaborasi Pemerintah Daerah;
5. Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait
memberikan penghargaan untuk mengikui Pendidikan dan Pelatihan (dalam dan Luar
Negeri) secara efektif kepada ASN dan Masyarakat yang memiliki Potensi;
6. Menguatkan kembali komitmen Kementerian keuangan, untuk
memberikan apresiasi kepada daerah yang mendapatkan penghargaan berupa
peningkatan dana insentif daerah;
7. Komitmen Pemerintah daerah untuk segera membentuk
Forum kepala Dinas Pariwisata untuk membangun Kerjasama Destinasi Wisata di
Kalimantan;
8. Agar pemerintah pusat mendukung Inovasi daerah yang memiliki Potensi Holistik
untuk diterapkan secara Nasional dan dijadikan Program Nasional;
9. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan hasil rekomendasi
rakerwil apeksi secara berkelanjutan sehingga rekomendasi yang telah disepakati
dapat dipantau pelaksanaannya;
10. Dengan adanya pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2018 yaitu
tentang pelaksanaan Online Single Submission (OSS) diharapkan kementerian dalam
negeri segera mengeluarkan Permendagri mengenai petunjuk teknis;
11. Dengan adanya tingkat ketidaklulusan kuota CPNS yang
cukup tinggi, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dari Kementerian PAN-RB
agar kebijakan penerimaan CPNS diserahkan kembali kepada Daerah.
Rekomendasi ini desahkan
pada tanggal 29 Nopember 2018 dan disetujui oleh semua Pemerintah Kota Komwil V
yang berhadir dan ditandatangani oleh masing-masing Walikota atau yang
mewakili.
